BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berikut adalah fungsi dan tugas pokok BPD:

Fungsi BPD
1. Fungsi Legislasi
   - Membentuk dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa.  
   - Menyusun dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).  

2. Fungsi Pengawasan  
   - Mengawasi pelaksanaan Perdes, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), serta kebijakan Pemerintah Desa.  

3. Fungsi Penampung Aspirasi  
   - Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam perumusan kebijakan desa.  

4. Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan  
   - Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana kerja sama desa dengan pihak ketiga.  
   - Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa.  

Tugas Pokok BPD  
1. Membahas dan Menyepakati Raperdes  
   - Termasuk APBDes, kerja sama desa, dan peraturan lainnya.  

2. Melaksanakan Pengawasan  
   - Memantau kinerja Kepala Desa dalam menjalankan Perdes dan kebijakan desa.  

3. Menyelenggarakan Musyawarah BPD  
   - Untuk mengambil keputusan strategis terkait pembangunan desa.  

4. Menerima Laporan Kepala Desa  
   - Mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.  

5. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)  
   - Jika masa jabatan Kepala Desa berakhir atau terjadi kekosongan jabatan.  

6. Mengusulkan Pemberhentian/Perangkatan Kepala Desa  
   - Jika diperlukan berdasarkan mekanisme yang berlaku.  

Hak-Hak BPD
- Mengajukan usul Raperdes.  
- Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.  
- Menyatakan pendapat terkait kebijakan desa.  

Dasar Hukum
- Permendagri No. 110 Tahun 2016 (terutama Pasal 4, 5, dan 6).  
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 55-57).